Sepanjang tahun 2020, sejumlah isu hangat kerap menjelma sorotan publik, mulai dari polemik vaksin Covid-19, dinamika geopolitik global, kondisi politik nasional, dan kecendekiaan sosial lainnya yang berpotensi untuk menimbulkan gelombang misinfomrasi (hoaks), ujaran kebencian maupun sentimen negatif publik.

WE Online, Jakarta

Sepanjang tahun 2020, sejumlah isu hangat kerap menjelma sorotan publik, mulai dari polemik vaksin Covid-19, dinamika geopolitik global, kondisi politik nasional, dan kebijakan sosial lainnya yang berpotensi untuk menimbulkan gelombang misinfomrasi (hoaks), ujaran kebencian maupun sentimen negatif umum.

Sebagai praktisi hubungan publik, baik di tataran kongsi maupun organisasi pemerintah, terdapat tanggung jawab penting untuk menjaga agar bahan yang ada di publik tidak berdampak buruk bagi kepentingan organisasi dan lembaga, sekaligus tidak semakin menjerumuskan publik pada hal-hal negatif yang dapat menimbulkan kericuhan.

Baca Juga: Koneksi Publik: Narasi Tunggal Ala Jazz!

Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) kembali sedia sebagai wadah untuk mensinergikan 3 fungsi strategis baik dari jemaah, pemerintah, dan bisnis dalam membuat narasi optimisme tentang Indonesia dengan lebih produktif dan kondusif.    

Agung Laksamana selaku Ketua Penyelenggara PAFI dan Director Corporate Affairs APRIL Group menyatakan, praktisi Public Affairs jadi seorang komunikator sekaligus negosiator haruslah berpikiran progresif, memiliki strategi, dan mampu membuat narasi pesan yang positif kepada seluruh audiensnya, elok di internal, media, pemerintah, konsumen atau aktivis.

“Melalui Public Affairs Forum ini, kita menghadirkan ide-ide, taktik serta perumpamaan inovatif yang dibutuhkan untuk meraih positif influence kepada para stakeholders, yang lebih penting lagi, mendirikan reputasi dan trust organisasi kita di 2021, ” katanya, Kamis (17/12/2020).

Selain tersebut, M. Fadjroel Rahman, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi/Juru Bicara Kepala RI dalam diskusi pagi tadi menuturkan pentingnya vaksinasi informasi tak benar yang tersebar masif pada platform digital.

”Untuk menuju Indonesia waras digital, perlu upaya urun rembuk dalam menghadapi misinformasi melalui peningkatan volume atau kecepatan menyebarkan narasi-narasi baik, ” tambahnya.

Djauhari Oratmangun, Duta Besar RI untuk RRT & Mongolia memaparkan proses komunikasi publik di China yang minim misinformasi yang membantu proses pemulihan Covid-19 lebih cepat.

You may also like